PONTIANAK, BeritAnda
- Saat jutaan warga Kalbar sedang menyalurkan hak politiknya dalam rangka
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2013 – 2018, kelompok
organisasi mahasiswa yang dikenal dengan nama Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda
Pengemban Amanat Rakyat atau Solmadapar, justru mengajak masyarakat kalbar
untuk golput alias tidak menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kalbar kali ini,
karena kecewa dengan penyelenggaraan Pemilukada Kalbar.
Melalui aksi yang digelar di kawasan Tugu Degulis - Bundaran
Universitas Tanjungpura (Untan), Kamis (20/9/2012), Solmadapar menyatakan
ajakan golput didasari karena dalam penyelenggaraan Pemilukada 2012 ini
terdapat kebobrokan, KPU bersikap abu-abu, Penegak hukum gagap dalam menangani korupsi,
Cagub dan Cawagub Kalbar 2012 kredibilitasnya perlu dipertanyakan karena baru
menjadi calon saja sudah melakukan banyak kecurangan, apalagi sudah menjabat.
Dalam selebaran pernyataan sikapnya, Solmadapar menyebutkan,
berjalannya pesta demokrasi Kalbar ini diwarnai beberapa pelanggaran dari
peserta Pemilukada Kalbar seperti pelanggaran zona kampanye, adanya pejabat
negara yang terlibat dalam kampanye, ada baliho yang dipasang sebelum masa
kampanye 3-16 September, bahkan ada diantara tim kampanye yang memasang kembali
setelah diturunkan panwaslu, adanya mobil beratribut kampanye sebelum masa
kampanye dan terus berlangsungnya kampanye lewat media online sebelum maupun
telah lewat masa kampanye. disampaikan Solmadapar, tidaklah layak semua calon
itu mengajukan diri untuk menjadi orang nomor 1 di Kalimantan Barat.
Dalam orasinya, sekjen Solmadapar Anton Prayogi mengatakan
bahwa KPU tidak independen dan tidak professional, aparat kepolisian juga tidak
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran pidana yang melibatkan para pasangan calon
peserta pemilukada Kalbar 2012.
Sementara itu, Korlap Aksi, Yunus mengatakan dalam aksi ini
Solmadapar ingin menyuarakan masih banyaknya tindakan penyelewengan dalam
penyelenggaraan Pemilukada ini. “Kami juga ingin agar aparat hukum bertindak
tegas terhadap peserta Pemilukada yang terlibat kasus-kasus korupsi pada masa
jabatan mereka masing-masing sebelumnya,” sergahnya. Dengan tegas Yunus
mengatakan bahwa hari ini Solmadapar menyatakan golput.
Aksi juga diwarnai dengan menorehkan tulisan di jalan raya
di sekitar Tugu Digulis, dengan tulisan “Pilgub Kalbar golput”.(mwd/rfi)
Jum'at, 21 September 2012 , 10:00:00
AKSI GOLPUT: Mahasiswa tergabung dalam organisasi Solmadapar
mengadakan unjuk rasa di Bundaran Untan, Kamis (20/9) pagi. Mereka menyerukan
masyarakat untuk tidak menggunakan hak suara. HARYADI/PONTIANAKPOST
PONTIANAK - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam
organisasi Solmadapar mengadakan unjuk rasa di Bundaran Untan, Kamis (20/9)
pagi. Para aktivis Solmadapar tersebut menyerukan masyarakat untuk tidak
menggunakan hak suara alias golput. Menurut para mahasiswa proses mekanisme
pemilihan masih belum transparan.
“Keterbukaan informasi masyarakat masih minim. Terutama tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terjadi. Kita juga tidak mendengar ada janji sanksi yang jelas pada mereka yang melanggar,” kata humas aksi Ishak Vito. Sebagai bentuk protes atas tidak transparannya proses pemilukada itu, kata Vito, mahasiswa menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
Menurut Vito, banyak sekali pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung. Seperti pelanggaran zona kampanye, adanya pejabat negara yang terlibat dalam kampanye, sebelum masa kampanye sudah ada baliho yang dipasang terlebih dahulu. “Bahkan ada di antara tim kampanye yang memasang kembali setelah diturunkan Panwaslu,” ujarnya.
Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa spanduk berisikan sejumlah tuntutan mereka. Mereka mengadakan aksi treatikal dengan mengecat tubuh mereka sehingga berwarna putih sebagai lambang golongan putih. “Dengan ini kami menyatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mestilah ditunda karena banyaknya hal yang belum sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Vito.
“Keterbukaan informasi masyarakat masih minim. Terutama tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terjadi. Kita juga tidak mendengar ada janji sanksi yang jelas pada mereka yang melanggar,” kata humas aksi Ishak Vito. Sebagai bentuk protes atas tidak transparannya proses pemilukada itu, kata Vito, mahasiswa menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
Menurut Vito, banyak sekali pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung. Seperti pelanggaran zona kampanye, adanya pejabat negara yang terlibat dalam kampanye, sebelum masa kampanye sudah ada baliho yang dipasang terlebih dahulu. “Bahkan ada di antara tim kampanye yang memasang kembali setelah diturunkan Panwaslu,” ujarnya.
Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa spanduk berisikan sejumlah tuntutan mereka. Mereka mengadakan aksi treatikal dengan mengecat tubuh mereka sehingga berwarna putih sebagai lambang golongan putih. “Dengan ini kami menyatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mestilah ditunda karena banyaknya hal yang belum sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Vito.
Solmadapar juga menuding tidak
transparan pelaporan dana kampanye dan daftar kekayaan pada kandidat. “Proses
penyelenggaraan belum mampu memastikan bersihnya harta kekayaan para kandidat
dari tindak pidana, dan juga kampanye dari dana siluman,” katanya.
Menurut Vito, masyarakat sulit membuktikan apakah dana kampanye dan harta
kekayaan para kandidat berasal dari cara-cara yang halal atau haram. Hal
ini menurut mereka karena lemahnya pengawasan atas dana kampanye.
Solmadapar juga mengkritisi kepemimpinan hasil pemilukada yang tidak secara signifikan membawa perubahan di Kalbar. “Apa hasil dari Pemilukada? Tidak ada perubahan signifikan di Kalbar. Kalbar maju hanya dari angka, tetapi faktanya tidak begitu. Di lapangan masih banyak miskin, kesehatan masih buruk, dan ekonomi masih lemah,” ujarnya. “Program yang disampaikan kandidat juga banyak yang tidak jelas. Karena itu buat apa memilih. Belum ada kandidat yang berkualitas,” tutupnya. (her)
Solmadapar juga mengkritisi kepemimpinan hasil pemilukada yang tidak secara signifikan membawa perubahan di Kalbar. “Apa hasil dari Pemilukada? Tidak ada perubahan signifikan di Kalbar. Kalbar maju hanya dari angka, tetapi faktanya tidak begitu. Di lapangan masih banyak miskin, kesehatan masih buruk, dan ekonomi masih lemah,” ujarnya. “Program yang disampaikan kandidat juga banyak yang tidak jelas. Karena itu buat apa memilih. Belum ada kandidat yang berkualitas,” tutupnya. (her)
0 komentar:
Posting Komentar