SBY: Rencana Kenaikan Harga BBM Dipolitisasi

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pembahasan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dipolitisasi. Segala sesuatunya, kata SBY dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Kondisi yang demikian, lanjut SBY, membuat pembahasan dan pemikiran terkait opsi ini berjalan kurang objektif dan rasional. Padahal, menurutnya, pemerintah mengajukan opsi kenaikan harga BBM semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

"Salah satunya yang perlu pemerintah lakukan adalah untuk bersama-sama DPR melakukan perubahan APBN 2012. Mengapa? Karena banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi, misalnya harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, takaran pertumbuhan, dan angka inflasi," ujar Yudhoyono saat pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Sabtu(31/3/2012) malam.

Penyesuaian harga BBM bersubsidi, menurutnya, perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut.

"Dan kalau tidak diubah, maka yang terjadi adalah sasaran yang telah kita tetapkan tidak dapat kita capai. Bisa terjadi defisit yang besar, melebihi ketentuan yang diharuskan undang-undang," kata SBY.

Lagipula, lanjutnya bukan kali ini saja pemerintah menaikan haga BBM. Berdasarkan catatan sejak Indonesia merdeka, kata Presiden, pemerintah 38 kali menaikkan hharga BBM.

"Di era reformasi, tujuh kali, termasuk di saat Presiden Gus Dur dan Megawati," katanya.

Di era pemerintahannya sendiri, SBY mengaku tiga kali menaikkan harga BBM. Namun, tiga kali pula pemerintah menurunkan harga BBM.

"Saya yakin, bahwa setiap presiden dan pemerintah yang dipimpinnya, yang naikkan BBM itu pastilah bukan untuk sengsarakan rakyatnya," tegas SBY.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPR yang berlangsung Jumat (30/3/2012) hingga Sabtu dini hari menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Dengan demikian, pemerintah mendapat kewenangan menaikan atau menurunkan harga BBM di saat kondisi tertentu, yakni manakala ada perubahan 15 persen atau lebih rata-rata selama enam bulan terakhir terhadap ICP.

Dalam pasal itu disebutkan pula bahwa kewenangan pemerintah diberikan untuk menetapkan kebijakan pendukung sebagai respon dari penyesuaian harga BBM itu. "Sebenarnya kewenangan pemerintah seperti itu bukan luar biasa, karena otoritas atau kewenangan itu juga berlaku di banyak negara, dan berlaku di Indonesia sejak pemerintahan yang lalu," kata SBY.

Aksi mahasiswa masih terjadi di depan kampus Muhamdiyah Surakarta, Sabtu,(31/3/2012) pagi. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta, membakar ban dan memblokir jalan di depan kampus mereka guna memprotes keputusan rapat paripurna DPR semalam. Mahasiswa menganggap, penundaan kenaikan harga BBM oleh wakil rakyat semalam sebagai keputusan yang tidak memihak rakyat, karena masih ada kemungkinan harga BBM akan naik dalam enam bulan ke depan. Koordinator lapangan, Burhan Mahbubi, menganggap keputusan DPR lebih memihak kepentingan penguasa."Dengan sangat jelas, para wakil rakyat menunjukan jati dirinya tidak membela rakyat tetapi hanya memilih berpihak kepada penguasa," katanya. Asap hitam membubung tinggi di sekitar lokasi unjuk rasa. Di lokasi unjuk rasa tidak tampak petugas kepolisian berseragam melakukan penjagaan ketat. Para demonstran pun melakukan long march ke SPBU Pabelan, sejauh 1 km dari kampus dan memblokade jalan lintas utama Jogja-Solo.

 


Aksi mahasiswa masih terjadi di depan kampus Muhamdiyah Surakarta, Sabtu,(31/3/2012) pagi. 

Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta, membakar ban dan memblokir jalan di depan kampus mereka guna memprotes keputusan rapat paripurna DPR semalam.

Mahasiswa menganggap, penundaan kenaikan harga BBM oleh wakil rakyat semalam sebagai keputusan yang tidak memihak rakyat, karena masih ada kemungkinan harga BBM akan naik dalam enam bulan ke depan. 

Koordinator lapangan, Burhan Mahbubi, menganggap keputusan DPR lebih memihak kepentingan penguasa."Dengan sangat jelas, para wakil rakyat menunjukan jati dirinya tidak membela rakyat tetapi hanya memilih berpihak kepada penguasa," katanya.

Asap hitam membubung tinggi di sekitar lokasi unjuk rasa. Di lokasi unjuk rasa tidak tampak petugas kepolisian berseragam melakukan penjagaan ketat. 

Para demonstran pun melakukan long march ke SPBU Pabelan, sejauh 1 km dari kampus dan memblokade jalan lintas utama Jogja-Solo.

Mahasiswa Kalbar Tolak Pasal 7 Ayat 6a

Ratusan mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan berbeda di Kalimantan Barat mendesak pemerintah untuk mencabut pasal 7 ayat 6a di dalam UU APBN Perubahan tahun 2012.

"Paripurna di Jakarta Sabtu menunjukkan para anggota DPR tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bisa dilihat sendiri hampir di seluruh daerah di Indonesia terjadi aksi besar-besaran menolak rencana kenaikan harga BBM, namun sayangnya hal itu tidak ditanggapi pemerintah, bahkan anggota DPR RI sendiri asyik bersandiwara dalam rapat paripurna," kata Anton Prayogi, Sabtu (31/3/2012).

Ratusan mahasiswa Kalbar yang berunjuk rasa gabungan dari lima organisasi berbeda yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Untan, FMN, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalbar, Solmadapar, dan GMMI. Aksi dimulai sejak pukul 15.30 hingga pukul 17.30 WIB. 
 
Mahasiswa Kalbar juga menuntut agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM seperti yang direncanakan yakni Rp6 ribu per liter.

Ia menambahkan, sidang paripurna fraksi-fraksi DPR RI pada Jumat (30/3) malam penuh dengan unsur sandiwara dan membuktikan ketidakseriusan anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

"Daripada hanya menghabiskan uang rakyat dengan menggelar sidang paripurna tersebut, lebih anggota DPR RI yang katanya adalah wakil rakyat tidur saja di rumah karena apa yang mereka bahas dalam sidang paripurna itu penuh dengan kebohongan," tuturnya. 

Pada aksi tersebut, ratusan mahasiswa Kalbar juga melakukan pembakaran ban sambil meneriakkan yel-yel penolakan kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah untuk mundur.

Aksi yang berlangsung damai tersebut sempat menjadi perhatian para pengguna jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

 Puluhan polisi yang mengawal jalannya aksi itu berusaha untuk menertibkan lalu lintas agar kemacetan tidak terus berlangsung. 

Tambahan pasal 7 ayat 6a APBN-P Tahun 2012 yang berbunyi "dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15 persen pemerintah boleh menaikkan harga BBM enam bulan ke depan", bermakna harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar.

Mahasiswa Lempari Kendaraan Polisi

Sekitar 80 mahasiswa dari berbagai elemen kembali melakukan aksi terhadap penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan selain itu mahasiswa juga melakukan aksi penolakan kehadiran aparat kepolisian didalam kampus, Sabtu (31/3/2012). 




Aksi yang dilakukan sekitar pukul 16.00 Wib di budaran digullis Untan tersebut dilakukan mahasiswa yaitu dari Solmadapar, BEM Fisip, GMKI, GMNI, IMM, KAMMI, PMKRI dan FMN tersebut semulanya berlangsung aman dan tertib namun mahasiswa yang terus meneriakan yel- yel menolak kenaikan BBM mencoba memancing aparat kepolisian dengan melakukan pembakaran Ban. 

Pelemparan batu kearah kendaraan polisi ini tidak dapat dielakan, namun tidak membuat betrok antara aparat dengan mahasiswa yang melakukan aksi.

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Unggung Cahyono ditemui dilokasi terkait aksi yang dilakukan mahsiswa mempersilahkan mahasiswa menyampaikan aspirasi namun tetap dengan tertib. 

"Silahkan menyampaikan pendapat dimuka umum yang tertib. Kita laksanakan pengamanan persuasif simpatik." jelas Unggung, kepada Tribunpontianak.co.id, Sabtu.

Solmadapar: DPRD Hanya Bisa Diam

Para Mahasiswa tergabung dalam Solmadapar melakukan aksi unjuk rasa menuntut SBY - Budiono untuk tidak menaikan harga BBM.

Solmadapar melakukan aksi di Gedung DPRD Provinsi, mereka menilai wakil rakyat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat hanya bisa diam,  tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Beda halnya dengan gabungan dari GMNI, yang menggelar aksinya di Bundaran Gigulis Untan.  Sumadi, Koordinator Lapangan GMNI, mengatakan SBY - Budiono, telah melanggar pasal 33, dan jelas - jelas kepentingan asing. 

"Tangkap dan adili koruptor di Indonesia, lalu Bansos Koni, Korupsi Obat Cacing, Lahan Sekadau, itu untuk pembangunan tapi diselewengkan. Selesaikan konflik-konflik agraria," ujarnya dengan suara lantang.